Gubernur menunjuk Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertindak sebagai inspektur upacara, Peringatan Hari Anti Korupsi Se-dunia di gedung Negara Grahadi Surabaya.

ibnlive corruption image

Surabaya, KNM - Gubernur Jatim Soekarwo berhalangan hadir karena akan mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Yang akan berkunjung ke Magetan dan Madiun (11-12 Desember).

Gubernur menunjuk Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertindak sebagai inspektur upacara (irup) Peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia di gedung negara Grahadi Surabaya, Senin (10/12/2012).

Gus Ipul (sebutan Wagub), dalam upaya pembentukan mental dan kepribadian seseorang dimulai sejak Usia dini dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, mulai dari anak-anak hingga dewasa dengan penyusunan kurikulum anti korupsi untuk dimasukkan pada sekolahan formal.

Gus Ipul mengatakan, budaya mencontek yang dilakukan oleh anak usia didik hingga dewasa merupakan perwujudan dari bahaya laten korupsi atau tindakan yang tidak baik.

"Mencontek merupakan wujud dari pelaksanaan korupsi kecil, maka dari itu kita harus membiasakan diri berlaku jujur," tegasnya saat memimpin upacara peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia, di gedung negara Grahadi Surabaya.

antarafoto-

Pemprov Jatim, dalam penegakan dan penanganan korupsi terus berusaha memperbaiki sistem program secara berkelanjutan. Hal ini telah dibuktikan dengan penandatangan pakta integritas anti korupsi yang pernah di lakukan oleh Gubernur Jatim beberapa waktu yang lalu. Pemprov Jatim telah meletakkan dasar kebijakan antara lain seperti membentuk Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) guna memberikan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabilitas. 

"Semoga dengan kebijakan ini, peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat semakin berkurang," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, penggunaan IT dalam proses pengadaan barang dan jasa, dimana prosesnya dapat diakses oleh semua pihak serta dapat memberikan pelayanan publik yang mudah dan cepat untuk pembayaran seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan sistem Drive Thru.

Dengan upaya perbaikan sistem pelayanan publik yang mengacu pada prinsip yang transparan, akuntabel, efisien, konsisten, partisipatif dan responsif diharapkan dapat membentuk lingkungan yang bebas dari perilaku korupsi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Wisnu Iriawan W Widodo mengajak semua lapisan masyarakat bersama dalam memberantas korupsi hingga tuntas. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi Indeks Prestasi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat dari 2,0 pada Tahun 2004 menjadi 2,2 pada tahun 2005. Pada tahun 2005 mencapai 2,4 pada tahun 2006.

Sementara pada tahun 2006-2007 turun menjadi 2,3. Diharapkan, butir-butir Inpres tersebut tetap dilanjutkan terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah.

(F/admin)